728 x 90

RAPAT PLENO, KPU TETAPKAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DI PILKADA 2020

RAPAT PLENO, KPU TETAPKAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DI PILKADA 2020
RAPAT PLENO, KPU TETAPKAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DI PILKADA 2020

Pasca penandatanganan NPHD antara pemerintah daerah dan KPU kabupaten mojokerto tertanggal 04 Oktober 2019, KPU kabupaten Mojokerto melaksanakan agenda rapat koordinasi bersama bawaslu terkait penetapan syarat dukungan calon perseorangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen, integritas dan profesionalisme melaksanakan perintah undang-undang yaitu rapat koordinasi dengan bawaslu sebelum KPU kabupaten mojokerto melakukan penetapan secara sah terkait penetapan syarat dukungan calon perseornagan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dalam UU No.10 tahun 2016, bahwa untuk penetapan syarat dukungan calon perseorangan dianggap sah apabila memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut adalah pertama, di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan kedua, jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Menurut Zainul Arifin, Komisioner KPU kabupaten mojokerto, divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, dalam pernyataanya, bahwa jumlah minimum syarat dukungan calon perseorangan perlu di sosialisasikan kepada masyarakat karena prinsipnya adalah setiap tahapan dan kegiatan yang di lakukan oleh KPU kabupaten mojokerto harus diketahui, di informasikan kepada publik dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Ini dilakukan sebagai wujud transparansi, aksesibilitas, profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu”, tandasnya.

Dalam PKPU 15 tahun 2019 tentang jadwal dan tahapan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakilbupati, walikota/wakil walikota tahun 2020 bahwa untuk penetapan syarat dukungan calon perseorangan di lakukan hari ini, Sabtu, tanggal 26 oktober 2019.
Dipihak lain, Menurut Achmad Arif, S.E, sebagai pengampu divisi teknis penyelenggara saat dikonfirmasi, persyaratan dukungan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU No.10 tahun 2016 berpedoman kepada DPT hasil Pemilu serentak tahun 2019.

“Kabupaten Mojokerto memiliki jumlah DPT sebesar 831.172, Itu artinya jumlah DPT kabupaten mojokerto tidak sampai 1.000.000, jika demikian maka persyaratan dukungan calon perseorangan hanya 7.5 % dari jumlah DPT termasuk sebarannya harus lebih dari 50 % jumlah kecamatan yang ada”, ujar Achmad Arif.

Imbuhnya, jika di rinci dari jumlah DPT hasil pemilu 2019, pertama 831.172 di kalikan 7,5 % yaitu 62.338 dan sebarannya lebih 50% dari jumlah kecamatan, yaitu 10 kecamatan dari 18 kecmaatan kabupaten mojokerto.

Dalam hal ini juga, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim bukhori menyatakan bahwa penetapan jumlah minimum syaarat dukungan calon perseorangan merupakan tahapan awal pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten mojokerto pasca dilaksanakannya penandatanganan NPHD. Penetapan jumlah minimum syarat dukungan calon perseornagan harus dilakukan sesuai jadwal yang ada dan itu sudah disebutkan dalam PKPU 15 tahun 2019 tentang jadwal dan tahapan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota / wakil wali kota, tandasnya.

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked with *


0 Komentar

?>