728 x 90

KPU RI ADAKAN BIMTEK PENGGUNAAN APLIKASI SILON PADA PILKADA 2020

KPU RI ADAKAN BIMTEK PENGGUNAAN APLIKASI SILON PADA PILKADA 2020
KPU RI ADAKAN BIMTEK PENGGUNAAN APLIKASI SILON PADA PILKADA 2020

Komisi pemilihan umum RI pada 21-22 November 2019 melaksanakan Bimbingan teknis pencalonan pada pilkada tahun 2020 nanti. Bertempat di Aula LPPI, acara dihadiri oleh Divisi Teknis KPU seluruh Indonesia. Provinsi Jawa timur mendapatkan kesempatan pada Gelombang ke-2 bersama dengan Jateng, Jabar, DIY, Kalimantan, NTB.

Dalam acara tersebut beberapa materi dipersiapkan, Nursyarifah (Kepala Biro Teknis dan Hupmas) menyampaikan Maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahan yg sama mengenai pencalonan dan juga untuk dapat mengoperasikan SILON. Selain itu dapat melakukan pendampingan kepada calon khususnya calon perseorangan. KPU provinsi menjadi supervisor bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Sehingga segala proses dapat di pantau dan dapat dipertanggungjawabkan ke KPU RI.

Selain Nursyarifah, Viryan Azis (Komisioner KPU RI Divisi Data dan Informasi) juga menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan penyelenggaraan. Pemilu 2019 merupakan pemilu yang rumit dan berat. Rumit secara teknis penyelenggaraan dan berat secara politik. Harus proporsional dalam melihat keberhasilan pemilu 2019. Dalam pemilu ataupun pilkada harus lebih sukses atau paling tidak sama, Jangan sampai meremehkan pekerjaan dan diharapkan kendala aplikasi tidak terjadi lagi seperti server lemot dan variabel yang tidak sesuai dengan undang-undang.

“Tahapan yang menggunakan silon di harapkan tidak menjadi penyebab terjadinya sengketa, ada beberapa hal yang harus dicermati dalam proses tahapannya nanti. SILON juga akan berdampak pada efisiensi yang berimpilkasi pada membuat kerja menjadi mudah dan sederhana, lebih efisien dan efektif, lebih transparan dan akuntabel. Era kerja 5.0 mengarah ke digitalisasi, SILON di upayakan berintegerasi dengan SIDALIH, SITUNG/SIREKAP”, ujar Viryan.

Hasyim Asyari ( Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI) juga menyampaikan arahan secara umum menyongsong Pilkada tahun 2020 nanti. Aspek menentukan strategis proporsionalitas pemilu adalah ; 1. Dapil/alokasi kursi, 2. Rumus menentukan pemenang, 3. Sistem Pencalonan, 4. Pemberian Suara. Selain 4 point tersebut, arus ada mekanisme verifikasi dan harus anggota KPU, Sehingga anggota KPU harus bertanggung jawab dan terciptannya kolektif antara komisoner kasubag dan operator. Untuk itu selesai Bimtek ini para Kasubbag dan operator harus bisa tau dan paham dan dapat bersikap sesuai SOP serta mampu dan terampil dalam mengoperasikan aplikasi dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu Setiawan (Divisi Sosdiklih KPU RI) juga memberikan arahan kaitannya dengan efisiensi tahapan pencalonan. “Selain melayani peserta pemilu kita juga melayani untuk masyarakat pemilih. Untuk melayani masyarakat pemilih maka kita harus menggunakan pendekatan teknologi. Sehingga kita harus menggunakan sistem untuk menunjukan transparansi. Tidak hanya transparansi hasil pemilu tetapi juga transparansi dalam proses pemilu.

“Hari ini kita sedang dalam proses Transisi pelayanan yang bersifat elitis menjadi pelayan bersifat transparan. Tanpa adanya transparansi antara KPU dengan masyarakat, maka yang kita semua takutkan adalah akan terciptannya ruang-ruang untuk negosiasi para elit politik dalam pemilu”,tegas wahyu.

Andre Widha
Andre Widha
EDITOR

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked with *


0 Komentar

?>